Skip to main content

Bakamla Menjadi Embrio Coast Guard Indonesia

Kepala Bakamla RI Laksdya Aan Kurnia sampaika paparan pada acara diskusi di DPD RI Jakarta (foto; hms)

BisnisNews.id –Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla)  RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos, MM mengatakan,  sesuai amanat Presiden Jokowi saat pelantikannya, “Kita berharap Bakamla  menjadi embrio Coast Guard-nya Indonesia. Sehingga, lembaga yang lain itu memang kembali ke institusinya masing-masing dan di laut itu yang diberikan kewenangan hanya Bakamla RI.”

“Jadi Bakamla RI itu kayak Indonesian Coast Guard,” kata Kepala bakamla pada acara Executive Brief dengan tema “Penguatan Peran Bakamla RI Sebagai Upaya Sinergitas Pengelolaan dan Pengamanan Sumber Daya Kelautan”,  di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, Gedung Nusantara III, Lantai-8, Senayan Jakarta, kemarin.

Laksdya Aan Kurnia menyampaikan itu setelah mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo saat melantik  Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos, MM awal Febrari 2020 lalu.

“Dalam tayangan tersebut Perintah Presiden RI sudah jelas, tidak perlu didiskusikan. Perintah Presiden itu perlu kita kawal, kita amankan dan kalau kurang-kurang sedikit kita lengkapi supaya keinginan Beliau itu terjadi dan selesai,” kata Kepala Bakamla RI memulai paparannya.

Oleh karena itulah, menurut Laksdya Aan,  Bapak Presiden Jokowi membuat keputusan untuk menyederhanakan peraturan perundangan melalui omnibus law bagi aparat penegak hukum di laut, dan ini tentu perlu kita dukung.

Sistem penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut, menurut Laksdya Aan, adalah  dengan pola single agency multi task (badan tunggal melaksanakan banyak fungsi) memiliki manfaat besar bagi negara, diantaranya efisiensi anggaran pemerintah, iklim investasi meningkat, meminimalisir kebocoran/kerugian keuangan negara, penegakan hukum optimal, sehingga kepercayaan dunia terhadap Indonesia meningkat.

Tantangan Ke depan

Kepala Bakamla melanjutkan, tantangan ke depan  berupa ancaman di laut seperti pelanggaran wilayah, Illegal fishing, pencemaran di laut, terorisme di laut, perompakan, kecelakaan di laut, transnational organized crime (TOC), serta invasi semakin meningkat.

“Ditambah lagi ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan dan Natuna Utara akhir-akhir ini. Maka diperlukan solusi penataan regulasi dan tata kelola keamanan laut yang jelas,” tegas Laksdya Aan Kurnia.

Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono menambahkan, “Tidak salah kita membangun kekuatan adiknya TNI AL (Bakamla RI), jadi kepentingan negara dilihat disini. Kepentingan negara adalah segala-galanya, kita perlu sinergi karena tujuan kita adalah negara harus sejahtera dan makmur tetapi jangan lupa negara ini juga harus kuat dan berwibawa.”

“Sementara ini UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kita sinergikan dan sesuaikan dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan melalui penguatan peran Bakamla RI,” ujar Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono saat menutup acara.

Hadir sebagai narasumber lainnya yaitu Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Didik Setiyono, SE, MM, Deputi III Bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Dr. Fadil Zumhana, SH, MH, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Dr. Umar Aris, SH, MH, mantan KASAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, dan Pakar Hukum Laut dan Hukum Lingkungan International dari Universitas Indonesia Arie Afriansyah, SH, MIL, Ph.D.(hms/helmi)

Sumber: https://bisnisnews.id/detail/berita/bakamla-menjadi-embrio-coast-guard-indonesia