news

KKP Sita 4,7 Ton Ikan Impor Ilegal Asal Malaysia dan Tiongkok

7 Jun 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan 4,748 ton ikan impor ilegal asal Tiongkok dan Malaysia yang tidak dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan di Batam pada Sabtu (4/5/2022).

 

Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan hal ini sebagai upaya KKP dalam memastikan kegiatan impor produk perikanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sehingga tidak merugikan nelayan dan industri perikanan dalam negeri.

 

“Telah ditemukan sebanyak 4,25 ton ikan makerel asal Tiongkok di Cold Storage PT SLA dan 498 kg ikan bawal emas asal Malaysia di PT ATN, bahwa komoditas perikanan tersebut masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi Persetujuan Impor (PI) dan Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate). Indikasinya produk ini masuk secara ilegal, dan sudah ada yang beredar di masyarakat”, ungkap Adin dalam keterangan resmi, Senin (6/6/2022).

 

Pihaknya memastikan bahwa 4,748 ton ikan impor ilegal tersebut saat ini dalam pengawasan jajaran Pangkalan PSDKP Batam, bahkan telah dilakukan penyegelan.

 

Hal tersebut guna menghentikan dan mencegah agar ikan ilegal tidak beredar di masyarakat. 

 

“Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kami, seluruhnya sudah kami segel sebagai upaya melindungi masyarakat dari komoditas perikanan yang masuk tidak sesuai ketentuan”, tambahnya.

 

Terkait temuan tersebut, Adin menegaskan bahwa kebijakan ini sesuai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di bidang importasi komoditas perikanan yang mengedepankan perlindungan industri perikanan dalam negeri.

 

Serta untuk menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan.

 

“Oleh sebab itu, praktik impor komoditas perikanan ilegal ini akan diusut sampai ke akar-akarnya.

 

Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Trenggono, kami akan tindak lanjuti temuan ini agar tidak mengganggu iklim usaha perikanan dalam negeri," tegasnya.

 

Sebelumnya Menteri Trenggono juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 yang salah satunya mengatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk bagi usaha importasi komoditas perikanan.

 

Sumber: https://economy.okezone.com/read/2022/06/06/320/2606245/kkp-sita-4-7-ton-ikan-impor-ilegal-asal-malaysia-dan-tiongkok?page=2

Arsip Berita